Kemacetan yang setiap hari mendera Ibu Kota Jakarta, belum juga sampai klimaksnya
(diperkirakan pada 2014 lalu lintas di Jakarta akan berhenti apabila kondisi masih dipertahankan seperti sekarang) namun sudah membuat warga Jakarta menjerit setiap
hari. Kondisi akan diperparah ketika hujan turun yang menyebabkan genangan air dan
banjir di mana-mana, sebagaimana yang terjadi Senin (25/10) sore sampai malam hari.
Bagi warga yang tinggal di daerah penyanggh (Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok),
adalah hal lumrah kalau mereka menghabiskan waktu 4 sampai 6 jam setiap hari untuk
berangkat dan pulang kantor. Sehingga tidak heran kalau ada ungkapan bahwa orang tua yang bekerja di Jakarta berangkat dari rumah ketika anak masih tidur, dan pulang
ketika anak sudah tidur.
Hampir semua pihak berpendapat, penyebab akar dari kemacetan Ibukota adalah banyaknya kendaraan yang setiap hari lalu-lalang di jalanan melebihi kapasitas dan kualitas jalan dan prasarana pendukung lalu-lintas. Dan oleh karena itu, secara sederhana solusinya adalah dengan meningkatkan kapasitas jalan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendukung (termasuk drainase dll), atau alternatif lain adalah dengan membatasi penjualan kendaraan pribadi dan memperbanyak dan memperbaiki kualitas kendaraan umum.
Sudah banyak media membahas solusi ini, namun sejauh ini implementasinya seperti
jalan di tempat, mentok pada perdebatan mengenai keseriusan pemerintah. Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta beserta pemerintah pusat sebenarnya tidak tinggal diam. Baru-baru ini pemerintah yang dipimpin langsung oleh Wapres Boediono, mencanangkan berbagai program untuk mengatasi permasalahan ini.
Kalau kita perhatikan, tidak berjalannya implementasi berbagai solusi yang dilontarkan dikarenakan masalah klasik, keterbatasan dana untuk membangun infrastruktur baik jalan maupun angkutan umum, atau perdebatan ekonomi apabila pemerintah membatasi penjualan kendaraan.
Sebagai seorang pebisnis IT, saya melihat solusi lain yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah tanpa harus terpaku pada alternatif solusi di atas dan terbentur kepada kebutuhan dana trilunan rupiah untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Saya mencatat beberapa fakta menarik sebagai berikut:
1. Kemacetan parah terjadi hanya pada hari dan jam berangkat atau pulang kerja.
2. Pada saat akhir pekan atau hari libur, lalulintas di Jakarta tercatat lancar, apalagi pada saat Hari Raya Idul Fitri.
3. Pada saat jam kerja, pusat-pusat perbelanjaan cenderung sepi tidak seramai saat
akhir pekan.
Dari ketiga fakta di atas, secara sederhana saya berkesimpulan bahwa kemacetan di
Jakarta diakibatkan oleh mobilitas karyawan yang berkantor di Jakarta, bukan oleh
orang-orang yang berangkat ke pusat perbelanjaan.
Oleh karena itu, saya berpendapat solusi bagi kemacetan di Jakarta dapat ditekan dengan cara mengatur atau meminimalisasi mobilitas karyawan yang berkantor di Jakarta dengan menerapkan konsep virtual office atau remote office. Dengan virtual Office, perusahaan atau instansi membangun system IT yang melakukan otomatisasi proses manual dan peper-based menjadi system otomatis berbasis IT yang bisa diakses oleh karyawan dari mana saja menggunakan jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh operator jasa telekomunikasi. Dengan konsep ini, seorang karyawan bisa bekerja dari mana saja (di rumah atau kantor cabang terdekat) tanpa harus datang ke kantor atau ke kantor pusat secara fisik.
Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Dibutuhkan persiapan yang matang beserta dukungan oleh perusahaan atau instansi dimana karyawan bekerja beserta kebijakan pemerintah untuk mengatur hal ini.
Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan perusahaan atau instansi yang akan menerapkan solusi virtual office ini:
1. Melakukan identifikasi jenis pekerjaan yang harus dilakukan di kantor dan pekerjaan yang tidak harus dilakukan di kantor. Untuk perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang di luar Jakarta, melakukan identifikasi mana pekerjaan yang harus dilakukan di kantor pusat dan mana pekerjaan yang bisa dilakukan di kantor cabang.
2. Identifikasi departemen dan atau karyawan yang harus bekerja di kantor dan tidak
harus bekerja di kantor sesuai dengan hasil identifikasi langkah 1 di atas. Atau mengarahkan karyawan yang pekerjaannya bisa dilakukan di kantor cabang terdekat.
3. Membuat kebijakan dan standard operation procedure (SOP) untuk mengatur bagaimana seorang karyawan bisa bekerja dari mana saja tanpa harus datang ke kantor, termasuk meniadakan kebiasaan absensi fisik seseorang.
4. Mendesign dan membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi karyawan yang bekerja dari luar kantor.
5. Melakukan sosialisi cara bekerja model baru tersebut kepada semua karyawan termasuk model evaluasi kinerja karyawan.
6. Melakukan pilot project dan melakukan evaluasi hal-hal yang masih kurang dan harus dilakukan perbaikan sebelum implementasi secara menyeluruh.
7. Implementasi sistem dan melakukan evaluasi dan perbaikan secara kontinyu.
Dari sisi pemerintah ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti:
1. Menerapkan kebijakan untuk mendorong perusahaan atau instansi untuk menerapkan
solusi virtual office atau remote office.
2. Memberikan insentif kepada perusahaan dan instansi yang menerapkan solusi ini.
Ini bisa berupa pengurangan pajak atau bekerjasama dengan operator telekomunikasi
dengan memberikan tarif murah.
Tentu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak termasuk perubahan budaya kerja untuk bisa mengimplementasikan solusi ini. Namun demikian, apabila berhasil dijalankan semua pihak akan mendapatkan manfaat yang luar biasa.
Dari sisi perusahaan, implementasi solusi ini akan menghemat biaya gedung, listrik,
tunjangan transport, biaya percetakan dan yang terpenting adalah kualitas pekerjaan
karyawan karena mereka bekerja dalam kondisi terbaik, tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam tiap hari untuk berangkat dan pulang kantor.
Dari sisi pemerintah, implementasi solusi ini akan mengurangi kemacetan secara signifikan tanpa harus mengeluarkan biaya triliunan rupiah. Impelementasi solusi ini, juga akan meningkatkan kepuasan warga negara karena pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah menjadi lebih cepat dan terukur.
Terakhir dari sisi warga Jakarta, solusi ini akan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup sehari-hari. Implementasi solusi ini akan mengembalikan waktu yang selama ini direnggut kemacetan 4 sampai 6 jam tiap hari. Waktu ini akan sangat berguna untuk keharmonisan keluarga dan mencurahkan perhatian bagi pendidikan anak-anak kita demi masa depan bangsa dan negara di kemudian hari.
sumber kaskus.us
Tidak ada komentar:
Posting Komentar